Pekanbaru – Jumat (05/04), Ade Hartati Rahmat, M.Pd., mendapat pengaduan dari masyarakat Rumbai Barat tentang kondisi yang memprihatinkan dialami guru-guru sekolah agama seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Honor yang diterima mereka dapat dikatakan tidak mencerminkan semangat program pemantapan pendidikan agama di Pekanbaru. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ibu bernama Desis, dirinya bersama beberapa orang pengajar di MDTA menghadapi persoalan yang sangat luar biasa pelik. Selain dari turunnya jumlah murid yang ada, mereka mesti tetap bersabar dengan honor yang terkadang diterima 3 kali dalam setahun atau 2 kali.
“Kebanyakan dari orang tua sekarang kan fokus mencari nafkah, sehingga anak-anak kita kerap ditinggal bersama gadget. Kami di MDTA semaksimal mungkin tetap menggelar kelas belajar walau murid yang berminat untuk itu tinggal sedikit. Masalah honor, ya begitulah yang kami terima. Kadang 3 kali dalam setahun, dan kalau dibagi 12 bulan, bisa jadi hanya dapat Rp. 100.000,- atau hingga 200.000,- Rupiah per bulannya,” adunya kepada Ade Hartati Rahmat, M.Pd., anggota Komisi V DPRD provinsi Riau di Jl. Mufakat Barat Perum BSD Kel. Muara Fajar Barat.
Terhadap hal ini, Ade Hartati Rahmat, mengatakan bahwa dirinya akan mencoba berkomunikasi dengan instansi terkait, karena merupakan bagian daripada tugas-tugasnya. “Insyaallah Bapak dan Ibu, kami selaku anggota Komisi V DPRD provinsi Riau, akan mengomunikasikan hal ini kepada pihak terkait. Misalnya, Pekanbaru ini punya Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Pendidikan Diniyah Nonformal,” ujar perempuan keturunan Painan ini.
Menurutnya, walau pun semangat pendidikan nonformal tersebut diselenggarakan oleh masyarakat, namun Pemerintah juga mesti hadir guna memaksimalkan jalannya pendidikan nonformal dimaksud.
Dalam persoalan lainnya, Ade Hartati Rahmat juga menyampaikan persoalan-persoalan sosial lainnya seperti hak-hak pekerja tidak tetap, dana-dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan lain-lain mestilah menjadi perhatian khusus pemerintah. “Dari itulah, saya di akhir masa jabatan ini menambahan pola penjemputan aspirasi. Jika selama ini saya kerap turun menjemput aspirasi keliling Pekanbaru, saat ini kami tengah membangun posko-posko pemilih Saya, dalam rumah besar perkumpulan Konstituen Ade Hartati Rahmat atau disingkat dengan KITA. Nah, di posko-posko ini telah kami siapkan pula Lembaga Bantuah Hukum (LBH) yang berisikan para pengacara dan paralegal untuk mendampingi Bapak ibu sekalian,” jelasnya lagi.
Ade mengharapkan, masyarakat dapat memaksimalkan posko-posko yang akan berdiri di 15 kecamatan se-Pekanbaru. “Dalam perjalanan kami di 3 kecamatan, tengah kami dampingi 3 persoalan hukum yang tengah dihadapi masyarakat. Persoalan buruh hingga persoalan kriminal yang sedang terjadi,” tandasnya. Untuk diketahui, pengaraca yang tergabung dalam LBH Kita Maju Bersama diantaranya, Renggo Darmadji, S.H., Dede Ilham, S.H., M.H., dan Muhammad Nurlatif, S.H.
